NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

KABAR PIKM

Nikah Bawah Tangan Dipandang Setara Legalisasi Prostitusi

Administrator | Jumat, 13 Maret 2015 - 16:08:50 WIB | dibaca: 1208 pembaca

Jakarta, CNN Indonesia -- Nikah siri atau nikah di bawah tangan dinilai sama dengan praktik prostitusi. Pandangan itu disampaikan Direktur Pembinaan Syariah Kementerian Agama Muhtar Ali. Menurutnya, pernikahan siri merupakan tindakan yang melanggar peraturan pemerintah. Sebab setiap pernikahan haruslah melibatkan aparat pemerintah dan dicatat oleh negara.

Menurut Muhtar, ada empat unsur syarat yang harus dipenuhi dalam setiap pernikahan. Empat unsur itu adalah calon mempelai istri, calon mempelai suami, wali, dan saksi. Meski jasa nikah siri melibatkan empat unsur tersebut, Muhtar menyangsikan keabsahannya.

"Siapa yang bisa menjamin bahwa empat unsur tersebut adalah benar dan valid? Hanya aparat pemerintah yang bisa membuktikan lewat dokumen negara," ujar Muhtar kepada CNN Indonesia di kantornya, Jakarta, Februari lalu.
Pilihan Redaksi

Penghulu di luar aparat pemerintah, tegasnya, belum tentu bisa memastikan bahwa calon mempelai perempuan yang akan menikah bukanlah istri dari orang lain atau bukan istri saudara sedarahnya. Hal itu juga berlaku bagi calon mempelai pria yang akan menjadi suami.

Kemudian orang yang menjadi walipun harus dipastikan sebagai orang yang sunguh-sungguh memiliki wewenang sebagai wali yang sah bagi calon mempelai perempuan, entah itu ayah, kakek, atau paman. Hal yang sama berlaku bagi saksi. Muhtar menegaskan, saksi pernikahan harus orang yang sungguh-sungguh mengerti makna dari pernikahan itu sendiri.

"Keempat unsur itu tentunya membutuhkan penelusuran. Di situ fungsi dari catatan Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai instrumen untuk membuktikan bahwa data diri keempat unsur benar adanya," kata Muhtar.

Muhtar mengatakan, "nikah siri" merupakan sebuah bahasa perumpamaan dari makna yang memiliki arti "yang tersembunyi". Menurut Muhtar, pernikahan seharusnya menjadi kesakralan ibadah yang membahagiakan dan sudah sepatutnya diumumkan ke khalayak. "Mengapa untuk sebuah kebaikan harus bersembunyi? Apa bedanya dengan mereka yang sembunyi-sembunyi melakukan pelacuran?" tanya Muhtar.

Dugaan Muhtar, nikah siri itu dilakukan lantaran ada masalah dari empat unsur yang menjadi syarat utama pernikahan. Hal itu berkaitan erat dengan pencatatan dokumen Kantor Urusan Agama yang menjadi syarat pengikat dari unsur pemerintah. Dengan kata lain, nikah siri menjadi jalan keluar pernikahan tanpa harus melibatkan pemerintah.

"Logikanya, pemerintah sudah berupaya mempermudah penyediaan buku nikah dengan biaya nol rupiah, tapi ini masih cari yang mahal. Itu artinya ada masalah," ujar Muhtar. (Baca juga: Menyoal Penjaja Layanan Nikah Bawah Tangan) 

Perempuan Hanya Jadi Komoditas

Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) punya penilaian sama soal nikah siri sebagai bentuk lain melegalkan prostitusi. "Nikah siri tetap saja ilegal, itu hanya cara-cara mencari keuntungan. Dari dasar agama kemudian digunakan untuk mempoligami atau bahkan dapat dikatakan sebagai prostitusi terselubung," kata Uli Arta Pangaribuan dari Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK kepada CNN Indonesia, Kamis (12/3).

Menurutnya, jasa nikah siri yang diiklankan secara daring ini sama dengan prostitusi karena pada akhirnya perempuan diperlakukan sebagai komoditas. Perempuan, dalam hal ini hanya digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.

Dia mengatakan, motif pernikahan siri bisa bermacam-macam. Selain menguntungkan penjual jasa, tindakan ini juga bisa dilakukan karena tekanan dari keluarga yang sedang dalam keadaan terdesak.

"Bisa saja orangtuanya utang dan anaknya dipaksa menikah dengan perjanjian agar utangnya lunas," katanya. Dengan begitu, lagi-lagi perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan.

Dia juga menyatakan, kegiatan ini hanya akan merugikan pihak perempuan. "Keuntungannya sama sekali tidak ada untuk perempuan, mereka tidak bisa apa-apa saat pihak laki-laki memutuskan untuk mengakhiri pernikahan."

Terlebih lagi, jika perempuan yang menjadi korban kemudian mempunyai anak. Dia tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara karena tidak diakui secara sah. Dalam akta kelahiran sang anak, nama ayahnya tidak akan bisa dicantumkan karena tidak tercatat sebagai ayah yang resmi.

"Saya pribadi tidak setuju, karena tidak ada jaminan dan tidak ada ada payung hukum yang jelas," katanya. (Baca juga: Berselancar ke Laman Penjaja Nikah Bawah Tangan)

Perempuan Selalu Jadi Korban

Uli juga mengatakan, dalam pernikahan siri potensi terjadinya kekerasan rumah tangga tetap tinggi. Masalahnya, jika kekerasan terjadi, korban tidak dapat memrosesnya sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Untuk dapat memproses masalah itu sebagai kekerasan rumah tangga kan harus ada buku nikah. Kalau dia lapor ke polisi, hanya akan diproses sebagai pidana umum," ujarnya.

Belum lagi, menurutnya, pihak laki-laki cenderung memberikan ancaman kepada pihak perempuan agar tidak melaporkan perbuatannya. "Teror atau ancaman itu biasa terjadi pada mitra kami yang melapor ke sini. Karena itu kami juga harus menjaga kerahasiaan mereka."










Komentar Via Website : 13
obat lipoma
17 Februari 2018 - 14:23:58 WIB
ulah sok loba ngahuntu, ieu teh poe sabtu https://goo.gl/ZQW86D
air cacing untuk mengobati tifus
29 Maret 2018 - 11:51:01 WIB
semoga selalu dalam lindungan ya, semangat http://walatrasehatmata1.com/https://goo.gl/QR2S6r
Awal Kembali 12 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)