NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

BERITA UMUM

Putusan Mahkamah Partai Golkar

Yusril Anggap Mahkamah Partai Golkar tak Ambil Putusan Apapun

Administrator | Rabu, 04 Maret 2015 - 15:01:47 WIB | dibaca: 381 pembaca

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Kuasa hukum kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra menganggap putusan Mahkamah Partai Golkar mempunyai arti bahwa sidang Mahkamah Partai Golkar tidak bisa mengambil keputusan. Jadi penyelesaian lewat Mahkamah Partai, dinilai Yusril hasilnya sia-sia.

“Karena hakimnya ada 4 dan ada 2 pendapat betbeda yg masing2 didukung 2 hakim, maka sidang tdk bisa ambil keputusan atas perselisihan PG” kata Yusril Ihza di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd

Menurutnya, Mahkamah Partai  Golkar malah tidak bisa mengambil keputusan apapun saat bersidang. Akhirnya Mahkamah Partai akhirnya melemparkan permasalah internal partai golkar ke pengadilan. “Penyelesaian perselisihan internal PG akhirnya dilempar lagi oleh Mahkamah Partai ke pengadilan. Benar2 hanya buang waktu & tdk berguna,” twitt Yusril 

Dalam twitnya, Yusril menganggap media banyak yang salah memaknai putusan Mahkamah Partai Golkar. “Ini amar putusan mahkamah partai golkar sore tadi. Tolong baca baik-baik,” kata Yusril di akun twitternya @Yusrilihza_Mhd yang disertai foto amar putusan mahkamah partai golkar, Selasa (3/3)

Yusril juga menyebutkan  hakim Andi Matalatta dan Djasri Marin mengatakan munas Ancol yang sah tapi harus mengakomodir tokoh-tokoh dari munas Bali. “Hakim Andi Matalatta dan Djasri Marin menyatakan Munas Ancol yg sah tapi harus mengakomodir tokoh2 dari Munas Bali,”  Twitt Yusril 

Sementara itu hakim Muladi dan Natabaya memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Matalatta dan Djasri Marin. Muladi dan Natabaya berpendapat karena termohon Aburizal Bakrie cs meminta kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka pihak ini menghendaki penyelesaian melalui pengadilan. "dan ini sesuai dengan rekomendasi mahkamah partai tgl 23 desember 2014," ungkap Yusril. 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)