NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

ARTIKEL

bas.lkita

PARADIGMA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DAERAH DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KESALEHAN SOSIAL

Administrator | Kamis, 07 Mei 2015 - 18:54:44 WIB | dibaca: 2428 pembaca

A.Pendahuluan
 Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat majemuk, baik ditinjau dari segi suku, agama, keturunan atau ras, dan adat istiadat.  Selain majemuk, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kuantitas penduduknya cukup besar, dalam dinamika pertumbuhan kependudukan yang signifikan. Dinamika perkembangan kuantitas ini terlihat, terutama dari semakin padatnya tingkat hunian, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Daerah-daerah ini mengalami dinamisasi yang cukup dramatis dalam beberapa tahun belakangan. Padahal di beberapa tempat dan kepulauan, justru dirasakan adanya tingkat hunian yang cukup lamban. Ini terjadi karena ketidak-merataan dalam perkembangan pembangunan dan sentra-sentra ekonomi. Kepadatan dan kemajukan paling nampak di wilayah-wilayah kota di Pulau Jawa.
 Meskipun majemuk dan padat, bangsa Indonesia sejak lama telah diakui sebagai bangsa yang menjunjung tinggi solidaritas dan persatuan, selalu mengedepankan nilai-nilai moral dan agama, serta kepribadian bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berkepribadian luhur dan menjunjung tinggi falsafah bangsa yang penuh nilai dan norma-norma. Kemajemukan yang kerap disebut dengan SARA (suku, agama, ras dan adat istiadat), telah dibangun dalam bingkai kepribadian bangsa, berprinsip pada toleransi, budaya multikultural, kerukunan dan saling harga-menghargai.
 Beberapa tahun belakangan ini, pasca reformasi tahun 1998, dirasakan adanya degradasi dan kelemahan-kelemahan pada bingkai kepribadian bangsa di atas. Terjadinya fenomena perang antar suku (misalnya di kalimantan), bentrokan yang sporadis di beberapa daerah perkotaan dan pedesaan antar penduduk, perang antar pemeluk agama (di Ambon), kemudian menyusul di daerah Poso (Sulawesi Utara), memunculkan berbagai pertanyaan yang kesemuanya bermuara pada satu permasalahan: ada apa dengan kerukunan, toleransi, budaya multikultural yang saling menghargai, yang selama ini menjadi landasan hidup bangsa ? mengapa hal-hal di atas mesti terjadi ? apakah bingkai yang selama ini dibangun tidak lagi kuat menjadi fondamen bagi kesatuan dalam kemajemukan ?. Semua pertanyaan pokok ini, kini banyak dibahas orang, baik dari kalangan intelektual maupun kalangan agamawan.
 Salah satu hal yang menjadi sorotan utama, adalah berkenaan dengan masalah kerukunan umat beragama, mengingat bahwa dalam realitas, pertikaian umat beragama sering menjadi fenomena sosial yang terjadi yang efeknya cukup dramatis dan cukup luas. Beberapa pengamat sosial, semisal Ahmad Syahid dan A. Malik Fadjar (2002:5) lebih cenderung menyandarkan terjadinya kerapuhan bingkai kesatuan dalam kemajemukan bangsa ini pada pendekatan-pendekatan pembangunan Pemerintah Orde Baru yang terlalu pragmatis dan selalu menekankan pada hal-hal yang bersifat fisik dan material. Bahkan  A. Malik Fadjar mengkritik bahwa pembangunan yang telah ditempuh pemerintah Orde Baru, justru telah memberi andil pada runtuhnya peradaban bangsa, karena pembangunan yang dirumuskan dalam kerangka modernisasi, pada prakteknya telah mengabaikan prinsip tata moral, agama dan budaya.
 Menurut Fadjar lebih lanjut, oleh pemerintah Orde Baru, moral agama dan budaya diterjemahkan melalui frame modernisasi. Oleh karena itu, kebijakan yang muncul bukanlah menekankan pada dimensi kultur politik yang respek pada toleransi dan pluralisme, tetapi justru berpijak pada pola menyeragamkan dimensi moral, agama, dan budaya, secara represif dan otoritas. Akibatnya, dimensi moral, agama dan budaya, berangsur-angsur tidak lagi dirasakan sebagai sumber penyejuk, dan penghayatan kehidupan majemuk, melainkan berangsur menjadi sumber-sumber yang diterjemahkan secara kaku dan ekslusif.
¬†Pandangan Malik Fadjar di atas memang ada benarnya. Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, peranan Pemerintah dalam mengembangkan aspek pluralitas memang mutlak. Namun semata ditekankan pada pendekatan yang ‚Äúkeliru‚ÄĚ dari Pemerintah Orde Baru, tidaklah tepat. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap ‚Äúmandulnya‚ÄĚ nilai agama dalam mewujudkan bingkai persatuan, toleransi dan kerukunan ini. Aspek globalisasi budaya yang demikian deras, seiring dengan semakin terbukanya akses global ¬†kedalam kehidupan nasional, pemahaman keagamaan yang cenderung ekslusif dari pemeluk agama dan juga ketidak-siapan para pemeluk untuk mentafsirkan secara aktual nilai agama turut serta menjadi faktor yang mendorong retaknya bingkai toleransi dan kerukunan yang telah dibangun selama ini.
 Dari hal-hal di atas, salah satu solusi alternatif yang cukup realistik dan futuristik, adalah menata kembali kerangka dasar dari perspektif kerukunan umat beragama, atau secara umum dikatakan, kita memerlukan paradigma baru dalam konteks kehidupan umat beragama. Iklim keterbukaan dan demokrasi yang sekarang sedang dibangun, cukup menjadi modal dan pendorong terwujudnya paradigma baru tersebut.  
BAB II
Paradigma Baru dalam Kerukunan Umat
A.Kerukunan Umat beragama pada masa Orde baru dan Reformasi
  Pada masa pemerintahan Orde Baru, masalah kerukunan umat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan nasional.   Konsep Trilogi Kerukunan yang dituangkan dalam: kerukunan antar umat beragama, antara pemeluk agama dan antara pemeluk agama dengan pemerintah, direalisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pengaturan kehidupan umat beragama.
  Pemerintah menyadari bahwa kehidupan beragama memiliki kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan nasional dan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional,  sebagaimana  ditetapkan dalam GBHN, agama memiliki peranan cukup penting, di antaranya sebagai faktor motivatif, faktor kreatif, faktor sublimatif, dan faktor integratif. Agama dianggap penting karena ia juga adalah sumber moral, sumber nilai dan inspirasi kehidupan spritual dari bangsa .
  Untuk mengatur peranan agama ini, maka pemerintah bertindak sebagai koordinator atas kemajemukan agama. Dalam dataran legalistik, dikeluarkan beragam peraturan yang di antaranya berpijak pada substansi peraturan-peraturan yang telah ada pada masa Orde Lama, seperti :
1.Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan  dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
2.Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Agama Nomor 01/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan Indonesia;
3.Keputusan-keputusan Menteri Agama RI maupun instruksinya, seperti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah antar Umat Beragama, Instruksi Menteri Agama Ri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijaksanaan  Mengenai Aliran-aliran Kepercayaan, dll;
Pada masa era reformasi, muncul Peraturan Bersama antara menteri agama dan menteri dalam negeri no: 9 Tahun 2006 Tentang: Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
Penyusunan Peraturan Bersama dua menteri ini pada dasarnya bersumber dari instruksi Presiden SBY kepada Menteri Agama M Maftuh Basyuni dan Menteri Dalam Negeri Moh. Ma’ruf setelah beliau menerima audensi dari berbagai kelompok agama. Pemerintah berpandangan bahwa persoalan hubungan antar umat beragama sudah mengalami suasana penghangatan dan oleh karena itu perlu dilakukan pemecahannya dengan tetap mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan yang dibangun melalui pernyataan perjanjian semua komponen bangsa yang majemuk itu melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, Indonesia sesungguhnya dapat disebut sebagai negeri perjanjian (dar al mu’ahadah) dengan mengacu kepada Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Rasulullah Nbi Muhammad SAW ketika beliau diangkat oleh masyarakat Madinah sebagai pemimpin. Sebagai sebuah negara kebangsaan maka kerangka filosofinya adalah negara memiliki jarak yang sama terhadap semua agama. Demikian juga umat beragama memiliki jarak yang sama terhadap negara. Dilihat dari tata perundang-undangan maka keberadaan agama adalah sebagai faktor komplementer bagi negara dengan menempatkan agama sebagai landasan etik, moral dan spiritual bagi pembangunan.
Konsep pertama yang dirumuskan oleh Tim Puslitbang Kehidupan Beragama yang dipimpin oleh Kepala Balitbang Kemenag adalah mengembangkan bagian-bagian yang dipandang perlu dikembangkan dari SKB No. 1 Tahun 1969. Setelah itu, Tim diperluas dengan mengajak pihak Kemendagri dibawah pimpinan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka Tim bersama inilah yang secara bahu membahu merumuskan konsep dimaksud. Setelah itu, tepat pada tanggal 28 Oktober 2005, dilakukan uji publik kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenag dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi seluruh Indonesia. Sebagai pejabat yang diundang maka begitu ditawarkan konsep tersebut hampir tidak ada respon atau koreksi yang berarti karena kemungkinan mereka merasa bahwa konsep sudah dioleh Tim Pusat maka tentulah sudah mempertimbangkan unsur baik dan buruknya. Tim kemudian mengevaluasi hasil tanggapan dari Kepala Kanwil dan Kepala Badan Kesbangpol maka dipandang perlu diperluas lagi. Kemudian oleh karena pengguna peraturan ini adalah umat beragama maka disepakati bahwa sosialisasi dilakukan dengan mengundang wakil majelis-majelis agama. Maka ditentukan delegasi setiap majelis terdiri dari dua orang tanpa melihat besar kecilnya jumlah umat yang diwakilinya. Maka dari lima agama diperoleh wakil sebanyak 10 orang dengan susunan: MUI: KH Makruf Amin; Drs H Zaidan Jauhari; PGI: Martin Hutabarat, SH dan Dr. Lodewijk Gultom, SH; KWI: Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH dan Vera Sumarwati, SH ; WALUBI; Drs. Sujito Kusumo dan Suhadi; PHDI: Drs. I Nengah Dana dan Mantik. Sementara mewakili pemerintah adalah Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Prof. Dr. M Ato Mudzhar dan Direktur Jenderal Kesbangpol  Dr. Sudarsono Harjosukarto, SH, MA.
Persidangan berlangsung selama 11 kali berpindah-pindah dari Badan Litbang di Taman Mini, PKUB Kemenag, Puncak Bogor. Hampir seluruh pasal-pasal dapat dirumuskan berdasarkan prinsip kesepakatan dan sama sekali dihindari terjadinya voting karena persidangan dilakukan secara santai dengan mengakomodir seluruh usul maupun aspirasi peserta sidang. Dari sekian persoalan yang menjadi krusial adalah ketentuan jumlah calon pengguna 90 orang dan dukungan 60 orang. Berikutnya, ketentuan tentang dukungan tidak lagi menjadi persoalan karena semua wakil majelis dapat memahaminya. Persoalan yang cukup mengganjal adalah ketentuan tentang jumlah calon pengguna. Pada mulanya ada pendapat yang berkembang bahwa hal itu tidak harus dilakukan pematokan dan dibiarkan saja berkembang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Namun kemudian disadari bahwa salah satu kerancuan dari SKB No. 1 Tahun 1969 adalah karena adanya pasal multi tafsir. Setelah pertemuan beberapa kali dan kelihatannya akan terjadi kebuntuan maka akhirnya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri turun tangan langsung maka pada tanggal 21 Maret 2006, semua menjadi kesepakatan dan ditandatangani secara bersama oleh semua wakil majelis agama bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Kekuatan PBM adalah bahwa kekosongan pengaturan pemeliharaan kerukunan beragama di Indonesia yang ada sebelumnya telah diisi oleh PBM No. 9 dan 8. Ia menjadi dasar bagi setiap daerah untuk menyusun kesepakatan sehingga sejak dini dapat diantisipasi adanya kemungkinan gangguan terhadap kerukunan beragama. Selanjutnya, dengan adanya PBM ini maka ia menjadi anak tangga untuk merancang formalisasi kehidupan umat beragama yang rukun di belakang hari baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden dan sebagainya. Semua provinsi di Indonesia telah membentuk FKUB demikian pula hampir semua Kabupaten/Kota telah membentuk FKB sekalipun dengan pola kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan serta tingkat perhatian dari kepala daerah. Secara bertahap, selama lebih kurang tujuh tahun terakhir ini proses sosialisasi telah berjalan sekalipun masih kurang efektif. Hal ini disebabkan karena masih dominan pandangan di daerah bahwa persoslan kerukunan adalah bagian kecil dari persoalan masa depan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kelemahan yang terdapat dalam PBM ini adalah kurangnya minat bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pengembangan manajemen kerukunan sehingga titik-titik peluang terjadinya perbedaan pendapat di lapisan bawah belum terselesaikan. Salah satu contoh perbedaan pandangan itu adalah kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat adalah orang yang sibuk dalam tugas pemerintahan sehingga amat sedikit sekali beliau bisa membagi perhatiannya terhadap gerakan kerukunan. Sehingga di daerah sering terjadi dadakan yaitu ketika masyarakat dan pemerintah bersikap under-estimate  terhadap potensi konflik di daerah ternyata kemudian konflik meletup yang sulit dikendalikan. Akibatnya, FKUB sering dijadikan sebagai tumbal yaitu pemadam kebakaran apabila terjadi konflik di daerah. Kelemahan berikutnya adalah bahwa pada beberapa daerah, keberadaan FKUB sering dipandang sebagai batu loncatan untuk meraih kedudukan baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Akibatnya, posisi anggota FKUB menjadi sulit untuk bersikap netral manakala terjadi gangguan terhadap kerukunan di daerah.
Kelemahan lainnya adalah sulitnya terjadi regenerasi maupun kaderisasi terhadap keanggotaan FKUB karena hampir belum ada sistim rekrutmen yang menggambarkan lahirnya tokoh-tokoh muda yang memiliki pengalaman dan wawasan dalam hubungan antar agama yang bisa tampil dalam keanggotaan FKUB. Selain dari itu, kelemahan  berikutnya adalah pola hubungan antara FKUB Provinsi dengan FKUB Kabupaten/Kota hanya sebatas hubungan konsultatif sehingga hampir tidak ada wewenang FKUB Provinsi untuk melakukan mo nitoring dan evaluasi terhadap perkembangan kehidupan beragama di daerahnya masing-masing. Demikian juga, oleh karena tidak adanya badan yang bersifat nasional untuk melakukan koordinasi termasuk evaluasi terhadap kinerja FKUB maka kegiatan FKUB di beberapa daerah lebih banyak bersifat rutin karena tidak adanya institusi di pusat yang melakukan pembinaan forum tersebut. 
Meskipun dalam aturan legal formal, masalah kerukunan telah dirumuskan secara positif, namun dalam realitas, berbagai peraturan dan pengaturan tersebut, berangsur-angsur ditafsirkan dan dijabarkan secara teknis oleh para pemeluk agama, berdasarkan perspektif yang beragam. Bahkan dalam realitas, justru yang muncul ke permukaan adalah masalah eksklusifisme para pemeluk agama. Dalam dataran umum, beragam peraturan yang ada justru ‚Äúsering‚ÄĚ menggiring pada rasa curiga dan keterancaman kelompok. Ada beberapa analisis barangkali yang dapat dikemukakan berkenaan dengan hal tersebut, di antaranya :
1.Peraturan yang ada terkadang dirasakan merugikan sekelompok agama tertentu, dan menguntungkan sekelompok yang lain;
2.Peraturan selalu mengundang ‚Äúkecurigaan‚ÄĚ, karena seringkali dianggap menguntungkan ‚Äúmayoritas‚ÄĚ agama yang menguasai birokrasi. Peraturan yang ada dianggap terlalu memberikan keleluasaan kepada birokrasi untuk mengatur pola kerukunan. Seperti dalam pasal 8 Keputusan Bersama Mendagri dan Menag Nomor 01/BER/Mdn-Mag/1969 yang menitik-beratkan otoritas pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah. Sehingga Kepala Daerah mempunyai wewenang ‚Äúmenertibkan‚ÄĚ suatu kegiatan kelompok agama tertentu akibat upaya dari kelompok agama lain.
Pengaturan kerukunan umat beragama dalam bentuk aturan legal-formal memang cukup pelik dan krusial. Apalagi yang diatur hanyalah teknis peribadatan, sarana peribadatan, dan hal-hal yang sifatnya menyangkut aspek ritual dan hal-hal yang ‚Äúdianggap pribadi‚ÄĚ. Akibatnya, meskipun telah diatur, yang ada adalah konflik horizontal dan pertentangan kelompok, karena merasa privasi keagamaannya terancam atau terganggu.¬†
Di masa depan, diharapkan ada paradigma baru dalam hal kerukunan. Paradigma tersebut justru harus menekankan pada pengaturan aspek-aspek sosial dari hubungan umat beragama. Sehingga antar umat beragama terdorong untuk saling menghargai dan tolong menolong secara murni dan ikhlas, tanpa ada tendensi yang memberikan kecurigaan pihak lain. Mereka melakukan hal tersebut karena didorong oleh ajaran agamanya, bukan kepentingan kelompok untuk memperbanyak kuantitas pemeluk agama. Paradigma tersebut harus pula mengikis ‚Äúkepentingan-kepentingan‚ÄĚ yang timbul akibat adanya peraturan itu sendiri. Karena merasa terancam dan dirugikan, maka antar pihak beragama berlomba saling mencounter kegiatan satu sama lainnya.¬†
contoh-contoh di atas cukup realistik dan banyak terjadi seperti : karena ada maksud mendirikan tempat ibadah, maka kelompok lain berupaya membendungnya, dengan cara membangun tempat ibadah pula. Karena mendengar adanya bantuan-bantuan kelompok agama tertentu kepada pemeluk agamanya, maka ia mengcounternya dengan balik memberikan bantuan-bantuan serupa, atau karena mendengar adanya pendirian yayasan-yayasan tertentu, maka pemeluk agama yang satu membendungnya dengan mendirikan yayasan-yayasan serupa. Tidak jarang terjadi pula ada kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan kelompok pemeluk agama lain, tiba-tiba kelompok agama yang satu mengcounternya dengan kegiatan serupa. Semua atas nama agama, membela agama dan sebagainya. Padahal agama menganjurkan kegiatan-kegiatan tersebut dengan ikhlash dan tulus tanpa maksud lain. Disebabkan hal-hal di atas, energi bangsa terkuras hanya oleh masalah-masalah kepentingan kelompok  tersebut, akibatnya pembangunan nasional terhambat secara dramatis.
Pada masa mendatang diharapkan akan muncul paradigma kerukunan yang berprinsip pada :
1.Setiap pemeluk agama harus menghayati agamanya secara benar, sehingga melahirkan kekuatan keyakinan yang kuat terhadap agamanya, namun inklusif dalam kehidupan sosialnya. Dengan penghayatan yang benar dan keyakinan kuat, tidak ada lagi timbul ide-ide antar pemeluk agama untuk ‚Äúmembelokannya‚ÄĚ secara finansial dan ekonomis. Dengan kata lain, paradigma mendatang, haruslah paradigma yang bertumpu pada pemberdayaan keyakinan dan pengetahuan keagamaan masing-masing pemeluk agama;
2.Hubungan antar pemeluk agama harus diatur secara positif dalam hal kesalehan sosialnya (ghoir mahdhah), dari segi akhlak dan perilaku keseharian, bukan dari hal-hal prinsip (mahdah/ibadah). Bertambahnya pemeluk agama, akhirnya bukan ditentukan oleh bujukan atau pemberian bantuan (ekonomis), namun dari penilaiannya terhadap keluhuran moral dan etika agama itu sendiri. Masuknya seseorang pada suatu agama tertentu karena aspek paksaan dan ekonomis, bukanlah hal yang baik bagi pelaksanaan agama itu sendiri. Karena agama adalah hal bathin dan keyakinan;
3.Masalah fundamental (masalah ibadat) diserahkan pada masing-masing pribadi pemeluknya. Dinamika sosialah yang mengaturnya, bukan dengan peraturan-peraturan pemerintah. Ketika seseorang akan mendirikan rumah ibadat, maka ia harus mendapatkan kepercayaan dan simpati masyarakat sekitar. Di sinilah terjadi dialog secara obyektif. Rumah ibadat akan berdiri secara obyektif, berdasarkan kebutuhan umat, bukan karena senjata peraturan (formal belaka). Tidak akan terjadi lagi perpindahan penduduk secara masal karena pendirian rumah ibadat ini. Semuanya terjadi secara alamiah. 
Poin pertama dari paradigma untuk menekankan pada pemberdayaan keyakinan umat dan pengetahuan agama sangat penting, mengingat bahwa agama tanpa keyakinan yang dianggap benar tidak akan ada. Seorang Sosiolog Agama, Joachim Wach (1988), mengatakan bahwa agama sangat terikat dengan kepercayaan. Agama menurut Wach adalah problem pemikiran utama manusia, yang untuknya ia menerapkan seluruh kecakapan praktis yang ia miliki, dan agama adalah bagian perbuatan manusia yang paling mulia dalam kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, kepadanyalah manusia memberikan kepercayaan dan keterikatan yang sesungguhnya. Tanpa kepercayaan dan rasa terikat, maka manusia dikatakan tidak lagi beragama. Selanjutnya bagi Wach, untuk beragama secara benar ada empat teknik pemberdayaan dan pendekatan, yaitu pertama, dalam agama ada bagian yang harus dipahami secara intelektual, kedua, bagian lain dari agama harus dipahami secara emosional, dan ketiga, harus ada kemauan dan kesadaran dalam memahami dan menghayati ajaran agama. Yang keempat adalah pengalaman. 
ada baiknya, pendapat Wach ini dapat dijadikan sebagai sarana pemberdayaan dan pemantapan keyakinan serta pengetahuan agama umat. Dalam agama memang ada hal yang harus dipelajari dan dipahami secara intelektual (rasional/ra’yu) namun ada pula yang harus dipahami secara emosional (ghair ra’yu). Untuk poin pertama dari paradigma kerukunan yang diharapkan di masa depan adalah proporsional antara aspek intelektual dan emosional dalam beragama. Jangan sampai dua bagian dalam agama, justru dipahami secara timpang. Keyakinan dalam beragama tentulah dihayati secara emosional, dan pengetahuannya dipahami secara rasional.
Poin kedua dari paradigma kerukunan yang akan datang, adalah menekankan pada aspek kesalehan sosial. Pemerintah seyogyanya merumuskan berbagai peraturan yang bersumber dari ajaran dan nilai agama, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Peraturan ditekankan pada peningkatan hubungan sosial antara pemeluk agama, bukan melulu menekankan pada peraturan masalah fundamental dan ritual. Paradigma kerukunan harus bersandar pada inklusifitas umat beragama. Paradigma kerukunan harus menjadi pijakan bagi terjadinya hubungan sosial yang baik antara umat beragama. Umat beragama harus disadarkan bahwa kontribusi mereka dalam pembangunan nasional sangat penting, sehingga sinergitas mereka mutlak diperlukan. Inklusifitas umat beragama, diwujudkan dalam berbagai peraturan dan program-program sinergitas. Umat beragama harus disadarkan pada kepedulian membangun kesejahteraan masyarakat. Rasa terancam dan ‚Äúmerasa dirugikan‚ÄĚ harus dihilangkan dari berbagai peraturan. Orang beragama haruslah dikembalikan pada pentingnya agama dalam menata kehidupan sosial. Orang membantu dan menolong harus dikembalikan pada pijakan humanis, bukan karena ia seagama atau segolongan. Ia ditolong karena memang membutuhkan pertolongan dan itu diperintahkan oleh semua agama.
B. Piagam Madinah sebagai Salah Satu Solusi Alternatif
Sekretaris Balitbang Departemen Agama RI, Imam Tolkhah (2002), menguraikan bahwa kerukunan adalah konsep sebuah nilai yang sangat didambakan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap kelompok sosial. Sebaliknya ketegangan dan konflik merupakan konsep nilai yang ingin dihindarkan oleh semua kelompok sosial.  Menurutnya, kerukunan dapat diwujudkan secara optimal, apabila komunikasi antar kelompok di dalamnya berjalan dengan harmonis. 
Dalam mewujudkan kerukunan antar pemeluk agama, peran Pemerintah mutlak dibutuhkan. Bentuk dan kualitas kerukunan yang akan diwujudkan, tentunya tidak terlepas dari peran Pemerintah ini. Apabila peran Pemerintah dalam hal ini, tidaklah optimal, maka kerukunan mustahil dapat diwujudkan. Lebih lanjut menurut Imam, pendekatan Pemerintah masa lalu yang menekankan pada aspek militerisme, sentralistik dan top down, pada gilirannya menjadi potensi bagi terjadinya konflik-konflik sosial dan agama. Pada masa Orde Baru, Kerukunan Umat Beragama yang terwujud dalam Trilogi Kerukunan memang terjadi, tetapi sebatas formal dan semu. Dialog-dialog yang terjadi, sebatas formal dan terjadi atas kemauan penguasa. Di era demokrasi dan reformasi ini, diperlukan pendekatan-pendekatan atau paradigma baru. Imam mengemukakan satu tawaran untuk membangun paradigma kerukunan yang berbasis masyarakat. Di antara pendekatan dari paradigma baru ini adalah memberikan peranan penting bagi seluruh lapisan masyarakat dan agama untuk ikut andil dan berpartisipasi aktif.
Pendekatan atas paradigma yang dikemukakan Imam di atas, memang patut dipuji. Saat ini, telah saatnya untuk lebih melibatkan lapisan bawah masyarakat (grassroot) dalam membangun bingkai kerukunan. Sejalan dengan pandangan ini, kiranya dapat pula ditawarkan solusi alternatif yang memang telah terbukti efektif  dalam sejarah dalam membingkai umat yang majemuk, dalam kesatuan yang utuh menyeluruh dan harmonis. Solusi tersebut dapat diambil dari pijakan dasar sejarah pembentukan masyarakat inklusif di Kota Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.
Dalam realitas sejarah telah umum dikenal bahwa Kota Madinah adalah kota yang dihuni oleh bangsa yang majemuk, baik ras, suku, adat maupun agama. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Kota Madinah atau Yastrib dulunya, selalu diwarnai oleh konfkil SARA yang berkepanjangan. Nabi SAW kemudian menawarkan beberapa upaya, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian Madinah.  Dalam perjanjian ini, terdapat 47 pasal yang mengatur hubungan antara penduduk Madinah yang majemuk tersebut. Munawir Sadjali (1993 : 15) menguraikan bahwa pada intinya dari 47 pasal tersebut dapat dikemukakan (1) Penyatuan pandang umat Islam sebagai satu komunitas dan (2) antara umat Islam dengan umat di luar Islam terjalin hubungan (a) bertetangga yang baik, (b) saling membantu dalam menghadapi musuh (c) membela yang lemah dan teraniaya (d) menghormati kebebasan dalam beragama. 
Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah ini pada intinya menata kehidupan sosial di Madinah dengan bertumpu pada nilai-nilai agama yang dianut masing-masing penduduk, dan membangun hubungan sosial yang berprinsip pada terwujudnya kesalehan sosial, yaitu adanya kepedulian sosial, tanggungjawab sosial dan keadilan sosial. Dengan berpedoman pada Piagam ini, Pemerintah dapat merumuskan suatu paradigma kerukunan dengan menekankan pada peningkatan kualitas keagamaan pemeluk agama, dan peningkatan hubungan sosial antara umat beragama. 
C.  Paradigma Kerukunan Umat Beragama di Daerah Kota:  Realitas Daerah Kota Bekasi
Dengan diberlakukannya UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka berbagai kewenangan Pemerintah diserahkan kepada masing-masing daerah kota/Kabupaten. Masalah agama, hankam, moneter dan peradilan, dalam ketentuan UU ini masih berada secara vertikal diatur di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun telah ada pijakan dasar bagi kerukunan umat beragama, dalam bentuk peraturan-peraturan, namun dalam kenyataannya, untuk penjabaran secara teknis, masing-masing daerah kota/Kabupaten merumuskan peraturan-peraturan, baik dalam bentuk Perda maupun  keputusan Bupati. Pada masa sebelum pemisahan Kota dan Kabupaten Bekasi (sebelum 1998), telah ada penjabaran terhadap peraturan-peraturan kerukunan umat beragama ini, yaitu dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 1999 tentang pengaturan Rumah Ibadah.
Pada prakteknya, meskipun telah ada payung hukum dalam bentuk SK di atas, permasalahan seputar pendirian rumah ibadat, khususnya bagi non Islam telah lama menjadi potensi konflik berkepanjangan. Perbedaan tafsir dan persepsi masing-masing pihak terhadap rumusan teknis pendirian rumah ibadat ini, kerap menjadikan ketegangan bagi pihak yang akan mendirikan rumah ibadat dengan lingkungan di mana rumah ibadat ini akan didirikan. Masalah memang umumnya dapat diselesaikan secara mufakat, atau secara ‚Äúdiam-diam‚ÄĚ, namun efek psikologis dan sosiologisnya, akan sangat menggangu bagi prospek kerukunan umat beragama di kota ini. Ada beberapa hal ¬†yang dapat menjadi sudut pandang bagi perkembangan Kota Bekasi, yaitu :
1.Secara geografis, Kota Bekasi berada di wilayah pinggiran DKI Jakarta, dan menjadi wilayah penyangga ibu kota RI. Kondisi geografis ini, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi yang demikian pesat, menjadikan Kota Bekasi sangat deras dibanjiri kaum urban dari seluruh penjuru Jawa Barat bahkan Pulau Jawa. 
2.Secara filosofis, wilayah Kota Bekasi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, pertama, ia merupakan daerah penyangga Ibu Kota Negara (Jakarta), sehingga perkembangan pemikiran masyarakatnya sangat  dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran Ibu Kota, kedua, Kota Bekasi merupakan daerah yang sangat kompleks, dengan beragam pemikiran dan agama, akibat arus urbanisasi yang sangat signifikan setiap tahunnya. Ketiga, Kota Bekasi merupakan daerah relijius, khususnya bagi Umat Islam, sehingga segenap pranata sosial dan perkembangan pemikiran tidak lepas dari aspek keagamaan.
3.Secara sosiologis, penduduk Kota Bekasi sangat kompleks  dan plural, baik  segi suku dan ras, agama maupun latar belakang pemikiran. Hal ini ditambah pula oleh perkembangan arus industrialisasi dan pasar (supermarket), yang menyebabkan pola transisi dalam masyarakat Kota Bekasi. Hal ini sangat berpengaruh pada pola laku dan pranata sosial masyarakatnya.
Ketiga sudut pandang tersebut, menjadikan iklim pluralitas dan heterogenitas dalam berbagai hal, khususnya agama, menjadi sesuatu yang mutlak terjadi. Gesekan-gesekan yang cukup kuat terjadi di beberapa kecamatan, seperti Bekasi Timur, Selatan, Utara, Barat, Pondok Gede. Di daerah-daerah tersebut, kemajemukan dalam hal agama sangat tinggi. Masalah pendirian rumah ibadat bagi non-Islam, memang menjadi masalah yang cukup menonjol. Ketegangan antara non-Islam dan lingkungan penduduk, telah menjadi fenemona-fenomena yang kerap terjadi.
Pengaturan tentang hubungan antara umat beragama, masih menganut paradigma lama. Pengaturan sangat fokus dalam hal-hal fundamental dan privat (ritual), sehingga gesekan-gesekan kerap tidak dapat dihindari. Akibat lebih lanjut, hubungan antara umat Islam yang mayoritas dengan kelompok minoritas tertentu berjalan secara semu dan bersifat ekslusif. Ada berbagai dialog dan pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang telah dirintis, baik oleh Pemkot, melalui Kementerian Agama, namun secara analisis, kegiatan tersebut berjalan dalam dataran formal, tidak menyentuh akar masalah. Oleh karena itu, perubahan dalam paradigma kerukunan di Kota Bekasi merupakan hal yang cukup penting.
Perubahan paradigma tersebut, secara analisis dapat dimulai dari peran Pemerintah Kota melalui perubahan-perubahan dan reformasi peraturan tentang kerukunan umat beragama. Paradigma yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan kota (perda) haruslah mendorong munculnya iklim kondusif dan inklusif, dengan menekankan pada terwujudkan peran-peran sosial dari para pemeluk agama. Pemerintah Kota dapat merintis peraturan yang mengatur hubungan sosial antara pemeluk agama, dengan mengakomodir berbagai pendapat dan saran tokoh agama dan masyarakat. Pemerintah Kota harus memulai dari aspek yang bersifat non-ubudiyah (muamalah), serta menghindarkan diri dari penekanan pada hal-hal ritual yang memang peka.
Dengan pemberdayaan umat beragama melalui jalur kultural dan sosial, diharapkan gesekan dan konflik akan dapat direduksi, serta diharapkan pula tumbuh budaya saling menghargai, saling menghormati secara tulus. Perasaan kompetisi dalam masalah keagamaan, dapat diarahkan pada hal-hal yang bersifat peningkatan kesejahteraan umat dan pemberdayaan kualitas keimanan masing-masing pemeluk agama.
BAB III
Kesimpulan dan Saran
1.Kesimpulan
Mencermati perkembangan hubungan antara umat beragama dewasa ini, serta seiring dengan iklim demokrasi dan reformasi, dibutuhkan pula berbagai perubahan pada paradigma kerukunan umat beragama. Hal ini mutlak diperlukan, agar peranan umat beragama lebih optimal dan sinergis dalam mendukung peningkatan pembangunan masyarakat.
Peraturan Bersama dua menteri ini pada dasarnya adalah bersifat pasif apalagi kedudukannya yang tidak memiliki sanksi hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi. Salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah ajakan kepada Kemendagri untuk terus memprogramkan sosialisasi gerakan menuju kehidupan bangsa yang rukun karena kerukunan umat beragama adalah merupkan bagian terpenting dari kerukunan nasional mengingat dalam ajaran agama tersimpan potensi sikap-sikap emosional akibat dari adanya dua klaim dalam setiap agama yaitu klaim kebenaran (truth claim) dan klaim keselamatan (salvation claim). Di antara bentuk dari sosialisasi itu adalah pentingnya dilakukan penetapan belanja bagi kegiatan FKUB sehingga kepada mereka bisa dituntut pertanggungjawaban. Sebaliknya apabila anggaran belanja tidak diberikan maka sulit sekali bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban kinerja FKUB.
Sejalan dengan itu, maka program sosialisasi juga hendaknya dapat mendorong setiap daerah untuk memprogramkan pembentukan pusat pendidikan kerukunan (harmony center) sebagaimana yang sudah dirintis oleh Singapura. Sebelum Pemerintah Daerah melakukan itu maka disarankan Kemenag dan Kemendagri secara bersama-sama merintis berdirinya pusat pendidikan kerukunan di Indonesia sebagai model pendidikan kerukunan yang akan menjadi acuan bagi setiap daerah. 
2.Saran
Pemerintah seyogyanya merumuskan berbagai peraturan yang bersumber dari ajaran dan nilai agama, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Peraturan ditekankan pada peningkatan hubungan sosial antara pemeluk agama, bukan melulu menekankan pada peraturan masalah fundamental dan ritual. Paradigma kerukunan harus bersandar pada inklusifitas umat beragama. Paradigma kerukunan harus menjadi pijakan bagi terjadinya hubungan sosial yang baik antara umat beragama. Umat beragama harus disadarkan bahwa kontribusi mereka dalam pembangunan nasional sangat penting, sehingga sinergitas mereka mutlak diperlukan. Inklusifitas umat beragama, diwujudkan dalam berbagai peraturan dan program-program sinergitas. Umat beragama harus disadarkan pada kepedulian membangun kesejahteraan masyarakat. Rasa terancam dan ‚Äúmerasa dirugikan‚ÄĚ harus dihilangkan dari berbagai peraturan. Orang beragama haruslah dikembalikan pada pentingnya agama dalam menata kehidupan sosial. Orang membantu dan menolong harus dikembalikan pada pijakan humanis, bukan karena ia seagama atau segolongan. Ia ditolong karena memang membutuhkan pertolongan dan itu diperintahkan oleh semua agama. Dengan kata lain pemerintah dan umat beragama memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesalehan secara individual dan juga kesalehan secara sosial.

DAFTAR PUSTAKA



Departemen Agama RI, Agama dan Pembangunan di Indonesia, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat,1978.

------------------, Kerukunan dan Dialog Antar Iman, Harmoni, Vol. I, Nomor 2, April-Juni 2002.

-----------------, Inklusifisme Agama di Era Transisi, Harmoni, Vol. I, Nomor 4, Oktober-Desember  2002.

----------------, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan dalam pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Balitbang Dep. Agama RI, 1992/1993

Joachim Wach, Ilmu Perbandingan Agama, Jakarta : CV. Rajawali Press, 1998.

Munawir Sadjali, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press,1993










Komentar Via Website : 15
Grigory
09 Juni 2016 - 15:43:39 WIB
Wadaw, kayak baca skripsi saya jadinya hahaha mending edit dulu deh min, tambahkan enter biar enak bacanya :D
Soalnya kalau gini malah terkesan baca koran dan bikin cape mata hahahah :p
Saran aja sih dari saya hehehehe
Salam,
http://www.gigantika.co.id/
obat herbal penyakit hernia alami tanpa efek samping
27 Mei 2017 - 09:59:40 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VWE51R
obat tradisional penyakit stroke terbukti ampuh
03 Juni 2017 - 11:53:31 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VHokB5
obat penyakit jantung koroner terbaik dan mujarab
08 Juni 2017 - 14:41:35 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/qzqA6r
Boneng
17 September 2017 - 14:05:34 WIB
Makasih atas informasinya. www.pulautidung.pw | www.pulaupari.pw
Cara Alami Mengobati Lambung Bocor
04 Oktober 2017 - 09:05:20 WIB
Informasi kesehatan dan solusi pengobatan terbaik yang menarik untuk anda ketahui
http://tokogamatwalatra.com/cara-alami-mengobat i-lambung-bocor/
Cara Alami Mengobati Tulang Keropos
04 Oktober 2017 - 11:02:31 WIB
Informasi kesehatan dan solusi pengobatan terbaik yang menarik untuk anda ketahui http://tokogamatwalatra.com/cara-alami-mengobati-tulang-ke ropos/
Olivia
10 Oktober 2017 - 21:53:01 WIB
Cara Pemesanan Gamat Emas Kapsul
01 November 2017 - 15:27:08 WIB
terima kasih, silahkan mampir di web kami https://goo.gl/jjGr4G | http://bit.ly/2wGo7tr | http://ow.ly/sG5f30ggLkB
AwalKembali 12 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)