NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

ARTIKEL

Oleh Masri Hanus

Mental Priyayi ASN

Administrator | Sabtu, 30 Mei 2015 - 13:45:06 WIB | dibaca: 974 pembaca

Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara dan abdi masyarakat. PNS/ASN itu status sebagai abdi atau pelayanan, tidak menyandang status lain “ambtennar” yang dikenal sebagai tuan besar pada era kolonial penjajah Belanda.
Para ambtennar  jaman penjajahan Belanda mereka bukan priyayi yang berdarah biru, tetapi kelas bawah yang berproses bergerak secara vertikal dan kemudian berada di kalangan elitis. Ambtennar dilayani diberi upeti oleh pengikut, termasuk rakyat. Tanpa upeti, sama artinya “tuan” tidak dianggap, tapi kondisi demikian suatu hal yang hampir tidak mungkin, justru rakyat takut sekali terhadap “tuan”. Dengan tongkat sakti yang selalu  dibawa ke manapun oleh “tuan”, roda pemerintahan akan terus berputar sesuai keinginan pemerintahan keras, tegas dari “tuan”, dan rakyat akan selalu menaati, lebih tepat turut karena takut.
Jangan bertanya mengenai demokratisasi dalam pemerintahan ambtenar karena suara rakyat dibungkam, pikiran rakyat distel searah dengan pikiran “tuan” yang adalah pemerintah, kekuasaan. Rakyat diibaratkan sebagai kuda penarik andong yang diharuskan menggunakan kacamata, hanya mampu berjalan karena diarahkan untuk terus melihat lurus ke depan. Gaya kepemimpinan kolonial tentu memiliki kelebihan bahkan bisa disebut ada kewibawaan di mata masyarakat. Masyarakat bahkan ditempatkan sebagai “hamba” yang harus menyembah kepada “tuan” Contoh kewibawaan “tuan” bisa dilihat dalam ketaatan rakyat membayar pajak pada jaman kolonial dulu di negeri ini. “Tuan” yang masuk ke luar kampung membawa tongkat sakti sebagai lambang berkuasa. “Tuan” hanya mengangkat lalu menunjukkan tongkatnya kepada seluruh rakyat yang dengan kesetiaan tinggi berdiri atau sembari duduk lesehan di atas rumput mendengar pidato. Jika tongkat  sudah diarahkan kepada rakyat untuk membayar pajak, maka tidak sulit pemasukan uang pajak ke dalam pundi-pundi pemerintahan sesuai target. Perintah “tuan” begitu sakti, sebab hanya dengan menunjuk-nunjukkan tongkat terarah kepada rakyat, maka rakyat gemetar, dan wajib membayar sesuai jumlah dan waktu, tidak ada perlawanan, tidak ada niat sedikit pun untuk menghindar, apalagi mengemplang pajak. Perilaku pemerintahan dengan mengimplementasi gaya ambtennar yang berdampak ‘ketaatan’ bukan karena sesungguhnya rakyat mengikuti perintah dengan tulus, memahami benar berbagai peraturan lalu menaati, tetapi rakyat merasa takut sehingga menterpaksakan rakyat untuk menaati pemerintah, jika tidak dipastikan terkena hukuman (punishment).
Pemerintahan kolonial memang harus berperilaku seperti itu. Karenanya gaya ambtennar di mana para “tuan” yang juga adalah keturunan bangsa Indonesia, juga bukan berdarah biru sekalipun, tetapi gaya hidup yang berjarak dengan rakyat sebagaimana yang ditampilkan pejabat kolonial, memang jamannya seperti itu. Orang dengan jamannya, jaman mempunyai orangnya, benar. Gaya ambtennar hanya berlangsung dan cocok untuk era kolonial, bukankah Belanda adalah penjajah bangsa Indonesia. Dengan demikian gaya ambtennar sendiri sudah tidak cocok dengan alam demokratisasi sekarang. Mentalitas priyayi PNS membudaya, sehingga memperoleh perhatian Presiden Joko Widodo yang bertindak selaku Inspektur Upacara dalam memperingati ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 30 Nopember di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Mentalitas priyayi yang melekat dalam mental ASN dijamin tidak akan membawa kemajuan bagi rakyat. Presiden Jokowi mengingatkan para ASN untuk meninggalkan mental priyayi.

Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran Korpri menjaga kode etik profesi dengan memedomani sumpah jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Korpri harus memegang teguh komitmen yang diamanatkan dalam Sapta Prasetya Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja ASN semakin berkualitas dapat dibanggakan. Jokowi mengatakan, pada era Revolusi Mental saat ini setiap jajaran anggota Korpri  berkewajiban memperkuat koordinasi, integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.. Ada hal lain yang juga menarik untuk dipahami dan dilakukan ASN sebagimana perintah Presiden Jokowi, yaitu tinggalkan ego sektoral dan kedaerahan. Setiap insan Korpri wajib menciptakan sistem pelayanan birokrasi yang makin cepat, akurat, murah dan baik. Ini saatnya meninggalkan mentalitas priyayi atau pnguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oknum PNS/ASN mulai dari yang pegawai rendahan dan pangkat kecil/terbawah (I/a) sampai dengan pejabat tinggi pangkat IV/e terkena sentilan Presiden Jokowi, sebab harus diakui masih ada yang tidak setia pada Sapta Prasetya Korpri.
PNS/ASN yang korup dan ketahuan sehingga berstatus tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, masuk bui masih saja ada dan mereka itu bertugas pada K/L tingkat pusat maupun pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota. PNS/ASN korup penyebabnya bukan karena penghasilan kurang, gaji kecil. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pejabat korup karena bergaya hidup mewah. Gaya hidup mewah mendorong oknum PNS/ASN untuk tidak melayani dengan baik, tetapi justru minta dilayani pelanggan yang adalah rakyat yang seharusnya dilayani dengan sunguh-sungguh karena PNS/ASN adalah abdi. Gaji, tunjangan dan penghasilan sah lainnya adalah uang rakyat, rakyat membayar pajak, sebagian dari pajak rakyat dipergunakan pemerintah membayar PNS/ASN. Jadi, aneh jika pembayar pajak menerima pelayanan berkualitas rendah, sedangkan abdi masih menuntut bahkan mewajibkan rakyat “setor” dalam berbagai urusan dalam birokrasi negara. Justru sebaliknya, PNS/ASN harus memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Bentuk pelayanan prima kepada rakyat sederhana, sebagaimana dikatakan Jokowi, yaitu cepat, akurat, murah dan baik. Apa kesulitan memberikan pelayanan prima dengan memenuhi kriteria tersebut? Saya memastikan, tidak ada kesulitan apapun untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat.
Gaji dan penghasilan lain yang sah dibayarkan tiap tanggal 1 atau awal bulan. Gaji PNS/ASN tidak pernah dilambat-lambatkan pembayaran oleh pemerintah dengan alasan negara tidak punya uang. Negara itu yang mengendalikan adalah pemerintah, dan pemerintah selalu kaya. Jarang negara di dunia mengalami kebangkrutan, sehingga gaji pegawai negeri, tentara dan polisi tidak dibayar berbulan-bulan. Penghematan pemerintah di beberapa negara memang pernah dilakukan khususnya  terkait pemotongan/pengurangan gaji pegawai pemerintah. Syukur Indonesia hingga saat ini setahu saya, belum pernah mengalami pemotongan gaji bagi aparatur negara. Pelayanan prima pun bisa PNS/ANS melakukan karena fasilitas kantor yang canggih tersedia pada hampir semua unit K/L. Anggaran disiapkan melalui DIPA bagi tiap unit untuk melakukan pelayanan prima. SDM pintar, terampil juga tersedia mencukupi, bahkan mungkin berlebihan dalam kuantitas/jumlah maupun kualitas/mutu. Faktor pembatas dalam merealisasikan pelayanan prima adalah mentalitas yang minta dilayani, bukan mentalitas melayani.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa perlu “blusukan” ke berbagai, sebaiknya seluruh unit kerja Kementerian Sosial selain untuk mengenal PNS/ASN di unit bersangkutan juga dimaksudkan agar bisa menyaksikan atau “uji petik” sendiri bagaimana karyawan/karyawati yang bekerja pada direktorat dan biro, unit eselon II, III bekerja sesuai peraturan, bersih, tidak manipulatif, melakukan pelayanan prima kepada pihak pelanggan/masyarakat kepada pihak ketiga/pengusaha pemenang tender di berbagai unit termasuk di berbagai panti sosial di Jakarta sampai ke daerah-daerah. Kita berharap semua PNS/ASN Kementerian Sosial bekerja dengan baik sesuai harapan Presiden Jokowi. Tetapi sejumlah oknum PNS/ASN dalam jajaran birokrasi negara ada saja sebagai “oknum nakal” dan mereka dikenal sebagai sosok, malas bekerja, bahkan tidak tahan godaan materi dan godaan non materi yang lain. Karena itu kita tidak menjamin rekan kerja di Kemensos pun benar-benar “bersih”, bisa berwujud seperti harapan presiden.
Tetapi apapun kondisi mereka, kita berharap mereka yang menyimpang, bisa segera berubah, sebab PNS/ASN Kementerian Sosial adalah garda  terdepan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di negeri ini. Jika andaikata terdapat oknum PNS/ASN bekerja melayani warga panti sosial dengan “setengah hati” mencari keuntungan dari panti sosial, hukuman kepada oknum bersangkutan harus seberat-beratnya, sebab mengambil untung dari PMKS yang hampir seluruh kehidupan pribadi bergantung pada pelayanan PNS/ASN Kementerian Sosial, seharusnya pelayanan terbaik harus mereka peroleh. Jika oknum PNS/ASN minta dilayani pengusaha yang mengerjakan proyek Kementerian Sosial maka konsekuensinya kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang akhirnya digunakan tiap unit mengalami depresiasi, degradasi jumlah dan kualitas. Wujudnya akan terasa dalam pelayanan, misalnya mobil operasional yang dibeli sejumlah ternyata perlengkapan kurang lengkap/berkulitas rendah, atau berkemungkinan sudah karatan, sehingga tidak bisa bertahan lama ketika menggunakan dalam operasional.
Bangunan gedung yang dibangun kurang kokoh, atap mudah bocor, jendela dan pintu menggunakan bahan kelas dua, juga anak dan orang lansia dalam panti memperoleh asupan makanan kurang bergizi, menu kurang variatif, kebutuhan kesehatan penghuni panti kurang terlayani baik, pakaian penghuni panti, bantal, kasur, selimut untuk tidur yang diterima mudah rusak, sebab barang diproduksi dengan bahan berkualitas rendah yang berharga murah, namun harus kita terima apa adanya, jika PNS/ASN memperoleh “layanan”/imbalan dari pengusaha. Sebagai catatan akhir, perlu kita hayati bersama, Kementerian Sosial itu lembaga pemerintahan  di Indonesia. Pemerintah disebut juga governance. Istilah governance secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengarahan, pembinaan atau dalam bahasa inggrisnya adalah Guiding. Gevernance adalah suatu proses dimana suatu sistem sosial ekonomi atau sistem organisasi yang kompleks lainnya dikendalikan. Pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga ataupun kerabat dekat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain. Pemerintahan yang penuh dengan gejala KKN biasanya tergolong ke dalam pemerintahan yang tidak bersih, dan demikian pula sebaliknya. Konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep Good Governance (pemerintahan yang baik).

PNS/ASN Kementerian Sosial bermental priyayi, minta dilayani bukan melayani dengan baik harus tereleminasi dalam kurun lima tahun mendatang yaitu 2014-2019 dalam kepemimpinan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Apa indikator PNS/ASN Kementerian Sosial lima tahun baik, saya kira indikator penting adalah seluruh PNS/ASN tidak ada satu pun yang terlibat/tersangkut korupsi, dan perbuatan tidak tercela lain. Perintah Presiden Jokowi  sudah jelas, dan komitmen birokrat harus memberi dukungan penuh agar Kabinet Kerja pimpinan presiden dan wakil presiden Jokowi-JK yang berjanji melayani publik lebih baik harus bisa terwujud.

 

Penulis adalah Widyaiswara Madya, Pusdiklat Kesos, Kementerian Sosial, Jakarta










Komentar Via Website : 8
Les Privat
07 Juni 2016 - 11:18:50 WIB
Nepotisme sering banget terjadi pada sebuah perusahaan. Ini juga menjadi salah satu penghalang bagi seseorang yang memiliki pendidikan yang lumayan namun tidak dapat memiliki pekerjaan karena ketika ingin melamar selalu terhalang oleh orang lain yg memang memiliki orang dalam untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Skrg sih katanya kalau satu kantor memiliki hubungan keluarga, salah satu harus beda kantor wlpn 1 perusahaan.
Les Matematika Akong
07 Juni 2016 - 11:19:55 WIB
Nepotisme sering banget terjadi pada sebuah perusahaan. Ini juga menjadi salah satu penghalang bagi seseorang yang memiliki pendidikan yang lumayan namun tidak dapat memiliki pekerjaan karena ketika ingin melamar selalu terhalang oleh orang lain yg memang memiliki orang dalam untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Skrg sih katanya kalau satu kantor memiliki hubungan keluarga, salah satu harus beda kantor wlpn 1 perusahaan. https://lesmatematikaakong.wordpress.com/
obat herbal penyakit hernia alami tanpa efek samping
27 Mei 2017 - 09:59:08 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VWE51R
obat tradisional penyakit stroke terbukti ampuh
03 Juni 2017 - 11:53:13 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VHokB5
obat herbal darah tinggi tanpa efek samping
06 Juni 2017 - 14:17:32 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/4pKPww
obat penyakit jantung koroner terbaik dan mujarab
08 Juni 2017 - 14:41:15 WIB
terimakasih informasinya http://goo.gl/qzqA6r
Cara Pemesanan Gamat Emas Kapsul
01 November 2017 - 15:26:58 WIB
terima kasih, silahkan mampir di web kami https://goo.gl/jjGr4G | http://bit.ly/2wGo7tr | http://ow.ly/sG5f30ggLkB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)