NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

ARTIKEL

tausiah islam

Membudidayakan Kejujuran

Administrator | Sabtu, 31 Januari 2015 - 16:49:58 WIB | dibaca: 1126 pembaca

Seringkali kita menyaksikan dan mungkin pernah mengalami betapa sikap istiqamah mempertahankan sikap hidup yang hanif (bersih, lurus dan jujur) di tengah pengaruh lingkungan yang memberi peluang untuk berlaku tidak jujur dipandang orang sebagai tindakan mempersulit diri bahkan mempersulit orang lain. Tetapi jika direnungkan berpaling dari kejujuran itulah tindakan menghancurkan diri sendiri dan orang lain.
Tatkala kejujuran ditinggalkan yang merajalela adalah dusta dan kebohongan. Sebuah kebohongan tak bisa ditutup kecuali dengan kebohongan pula, dan begitulah seterusnya sehingga melahirkan lingkaran kebohongan. Karena kemahiran membuat lingkaran kebohongan, maka korupsi, kolusi, suap dan manipulasi makin merebak dan sulit dibuktikan. Kebohongan tidak jarang membuat campur aduknya antara yang haq dan yang bathil.   
Dalam arti luas, korupsi berarti menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga ini bisa lembaga swasta, lembaga pemerintah, atau lembaga nirlaba.  
Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja. Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam organisasi (misalnya penggelapan uang) atau diluar organisasi (misalanya pemerasan). Korupsi pada umumnya menimbulkan inefesiensi ketidakadilan dan ketimpangan. 
Tindak korupsi, berbeda luas sebaran dan jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan secara “free lance”, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang di milikinya untuk meminta suap. Namun, ada juga yang secara terang-terangan atau terorganisir yang dalam istilah Luis Moreno Ocumpo sebagai “hypercorruption”.   
Apapun definisi yang digunakan, korupsi bila telah mencapai tingkat hypercorruption, akan membawa dampak yang mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasanya kita jumpai dalam tubuh pemerintah kita dan juga di berbagai negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintah; kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Bila korupsi berkembang demikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum  dianggap remeh, dan insentif untuk infestasi menjadi kacau, maka pembangunan ekonomi dan politik akan lumpuh. Korupsi di jumpai semua negara di dunia. Tetapi dampak korupsi di negara-negara miskin dan berkembang cenderung lebih merusak. Seperti halnya yang terjadi di negara kita.  
Dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, di dasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum di kembangkan. Dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi  yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang di berlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya. 
Sementara itu, dalam hukum Islam sendiri meski belum ada ketentuan atau klasifikasi mengenai korupsi tetapi bentuk-bentuk korupsi meliputi :
1.Risywah (suap), seperti pembelian uang pelicin, money politic, dan lain-lain.
2.Hiyanat adalah mengingkari sesuatu yang sudah dijanjikan. Maksudnya adalah mengingkari atau menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, seperti mark up, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan sendiri dan lain-lain.
3.Ghulu (penggelapan), maksudnya adalah ghulul yang ada unsur kesamaan dengan korupsi, telah menentukan hukum penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara.  
4.Ibtizaz (pemerasan), adalah jika suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan cara memaksa. 
Syed Husain Alatas memberikan penjelasan bahwa yang termasuk korupsi adalah sogokan, paksaan, mengeluarkan uang, dan nepotisme.  Adapun fatwa MUI DKI Jakarta mengkategorikan/mengklasifikasikan korupsi sebagai bentuk penyelewengan kewenangan, penyelewengan dana seperti dalam bentuk pengeluaran fiktif, manipulasi harga pembelian/kontrak        atau penggelapan dana/ pencurian dari kas.  
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, jika kita mau membenahi akhlak para pengelola Negara dan masyarakat yang semrawut, maka langkah pertama adalah membudayakan kejujuran serta meluruskan kesalahan berfikir yang melahirkan kecendrungan melakukan pembenaran atas suatu perbuatan yang tidak benar. Untuk memulihkan kredibilitas birokrasi pemerintah yang menyandang citra negatif dimata masyarakat harus dimulai dengan penegakan kejujuran hingga hal itu menjadi kesadaran berjamaah. Kalau dibayangkan beratnya memperbaiki system yang besar dan kompleks, maka tidak seorang pun akan sanggup melakukannya. Tapi berangkatlah dari satu prinsip, yaitu “ lakukan apa yang kita bisa “ 
Semasa Rasulullah SAW masih hidup, ditanya oleh seorang sahabat; mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Rasul menjawab “MUNGKIN“. Mungkinkah seorang mukmin itu kikir? Rasul menjawab “MUNGKIN“. Mungkinkah seorang mukmin itu pendusta? Rasul menjawab “TIDAK“.
        Ulama besar dari Universitas Al–Azhar Cairo, almarhum Sayyid Sabiq yang menukilkan hadits ini dalam bukunya “ISLAMUNA“ menjelaskan bahwa iman dan dusta tidak bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Dusta diartikan oleh Rasulullah SAW merupakan salah satu dari tiga ciri munafik              ( hypokrit ), disamping dua ciri lainnya, yaitu ingkar janji dan menyelewengkan amanah.  
        Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam pribadi yang tidak jujur. Kita baca sejarah Nabi Muhammad Saw selama 40 tahun beliau menjadi pribadi yang jujur lebih dulu hingga diberi gelar “AL–AMIN“, baru diangkat menjadi utusan Allah Swt untuk mengajarkan islam kepada ummat manusia. 
Mari kita tegakkan budaya hanif dan siddiq di semua bidang kehidupan yaitu niat yang lurus, berfikir yang lurus, bicara yang benar dan prilaku teladan. Semoga. 

SUMBER
  Robert Klitgaard. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 5005). Cet III. Hal 2-3.
  Beberapa tulisan dari tahun 1960-an mengenai korupsi cenderung menganggap korupsi sebagai harga pasar dalam hal pasar tidak diperbolehkan atau sebagai ungkapan minat dalam hal tidak ada cara yang lebih demokratis. Sejak itu, penelitian dari sisi teori dan lapangan meyakinkan banyak pengamat bahwa sebagian besar dari berbagai jenis korupsi yang ada sangat merugikan dari sisi ekonomi dan politik, meski kadang-kadang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa. Untuk tinjauan lengkap lihat Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1988). Terutama hal 30-48.  
  Herbert W. Werlin. Understanding Corruption: Implication for World Bank Staff. Naskah tidak diterbitkan. Agustus 1994. Atau lihat Robert Klitgaard. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah. Op.cit. hal 3-4.
  Robert Kaligaard. Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah. Op.cit. hal 3-4.
  Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. (Jakarta: Sinar Grafika 2009). Cet-II. Hal 72.
  Lihat hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dari Kalangan Nahdatul Ulama (NU) di Asrama Haji Pondok Gede,  Jakarta Agustus 2002.
  Diambil dari Bahsul Masail Nasional Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi. (kerjasaman P3M Partnership, 2004).
  Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005). 
  Himpunan Fatwa MUI Profinsi DKI Jakarta, 2000-2003. Hal 125.










Komentar Via Website : 7
Akong
07 Juni 2016 - 10:56:43 WIB
Sikap jujur memang akan menimbulkan aura positif didalam diri kita. Sifat jujur ini memang seharusnya sudah diajarkan dari usia dini dan mulai dikembangkan lagi ketika masuk ke lingkungan yang lebih luas seperti lingkungan pendidikan, kantor dll. Lingkungan juga terkadang yang membuat kita jadi seseorang yang membudidayakan kejujuran atau tidak. https://lesmatematikaakong.wordpress.com/
Lidya
07 November 2016 - 13:57:23 WIB
obat herbal penyakit hernia alami tanpa efek samping
27 Mei 2017 - 10:00:32 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VWE51R
obat tradisional penyakit stroke terbukti ampuh
03 Juni 2017 - 11:53:50 WIB
Terimakasih informasinya http://goo.gl/VHokB5
Poppy
04 Juli 2017 - 23:19:03 WIB
Cara Pemesanan Gamat Emas Kapsul
01 November 2017 - 15:27:30 WIB
terima kasih, silahkan mampir di web kami https://goo.gl/jjGr4G | http://bit.ly/2wGo7tr | http://ow.ly/sG5f30ggLkB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)