NEWS UPDATE

Yayasan LKI Kita Buka Layanan Rehab Rawat Jalan ODHA Bekasi mendung menuju hujan PUSKESMAS PENGASINAN UNTUK LAYANAN PADA MASYARAKAT SEMENTARA PINDAH KE BELAKANG GEDUNG KARENA SEDANG DI RENOVASI Warga bekasi lebih pagi kalau mengurus NPWP

BERITA KHUSUS

Ini Alasan MUI Beri Fatwa Haram BPJS Kesehatan

Administrator | Kamis, 30 Juli 2015 - 14:06:42 WIB | dibaca: 2384 pembaca

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.

"MUI berkesimpulan BPJS saat ini tak sesuai syariah karena diduga kuat mengandung gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu potensi mayesir, dan melahirkan riba," kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok kepada Tempo melalui telepon, Rabu, 29 Juli 2015.

Menurut Jaih, keputusan ini lahir sebulan lalu dalam ijtima ulama Komisi Fatwa MUI di Tegal. Acara itu melahirkan beberapa keputusan dan fatwa baru di berbagai bidang, salah satunya soal BPJS Kesehatan. Jaih turut hadir dalam pembahasan di ijtima.

Menurut Jaih, tiga alasan yang mendorong keluarnya keputusan tersebut antara lain ketidakjelasan status iuran atau premi BPJS. "Kedudukan akadnya atau iuran itu apa? Apa bahasa hukumnya? Apakah termasuk hibah?" kata Jaih.

Hebat, Pengamen yang Hidup Nomaden Ini Bisa Kuliah di UI 

Sebab, kata Jaih, dalam prinsip syariah harus diatur bagaimana status, kejelasan bentuk, dan jumlah akad atau iuran. Jika tidak, maka BPJS telah melakukan gharar atau penipuan. 

Kedua, menurut Jaih, iuran yang disetorkan para peserta tak jelas kedudukannya. "Setelah disetorkan, apakah itu milik negara, BPJS, atau peserta?" kata dia.
Menurut Jaih, dalam prinsip asuransi syariah--untuk menggambarkan kondisi iuran BPJS--iuran adalah hibah kelompok peserta asuransi. Maka, perusahaan asuransi atau BPJS seharusnya berlaku sebagai wakil kolektif. Ketika risiko terjadi, maka perwakilan akan menjadi perpanjangan tangan dari peserta kolektif ke individu.

Berikutnya, MUI mempertanyakan investasi iuran peserta yang dikelola BPJS. MUI khawatir BPJS mengelola iuran tersebut dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. "Ke sektor yang halal tidak? Potensi riba bisa terjadi kalau ternyata didepositokan ke bank yang memberi bunga," kata Jaih.

MUI mengetok palu keputusan ini menjadi fatwa karena mereka belum mendiskusikan kembali dengan BPJS dan pemerintah. Tim Dewan Syariah Nasional MUI mendorong pemerintah segera memperbaiki penyelenggaraan BPJS Kesehatan sesuai syariah










Komentar Via Website : 53
APK Folder
17 Agustus 2015 - 14:09:27 WIB
Indriani
25 November 2015 - 13:17:45 WIB
terima kasih untuk berita yang sangat informatif ini.. salam sukses selalu :)

| http://goo.gl/1u55mr | http://goo.gl/0MSNSH |
| http://goo.gl/APsq0j | http://goo.gl/iechSk |
OBAT TRADISIONAL PENYAKIT HERNIA
15 Maret 2016 - 11:46:34 WIB
terikakasih atas infor masinya http://goo.gl/xeR6ZB
obat penyakit gondok
31 Maret 2016 - 11:18:09 WIB
artikelnya sangat membantu sekali terima kasih banyak http://goo.gl/WqKXgm
obat jantung bengkak
02 April 2016 - 11:13:09 WIB
terima kasih banyak atas informasinya http://goo.gl/KrKMNY
pengobatan patah tulang panggul
05 April 2016 - 14:56:15 WIB
berita yang anda buat bagus dan menarik sekali ini sangat membantu http://goo.gl/Bs8FGS
obat darah tinggi tradisional
06 April 2016 - 11:37:31 WIB
berita yang menarik sekali untuk di simak http://goo.gl/FL8iav
cara mengobati kista endometriosis
07 April 2016 - 10:58:32 WIB
berita yang anda sajikan sangat membantu sekali terima kasih banyak http://goo.gl/X7R6WB
AwalKembali 123... 6 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)